THELOCAL.ID, MAKASSAR — Sebanyak 369 kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Tribun Lapangan Karebosi, Selasa (23/6/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum bersejarah bagi dunia pendidikan Kota Makassar. Pasalnya, pengukuhan dan pergeseran kepala sekolah secara komprehensif baru kembali dilakukan setelah sekitar satu dekade.
Dari total 369 kepala sekolah yang dilantik, terdiri atas 314 kepala sekolah SD dan 55 kepala sekolah SMP. Seluruhnya telah melalui tahapan seleksi yang ketat, mulai dari uji kompetensi, wawancara mendalam hingga penelusuran rekam jejak.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan keteladanan.
“Tugas berat dan tanggung jawab besar sudah menanti di depan mata. Ini, sebuah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan,” tegasnya.
Dalam arahannya, Munafri memberikan penekanan khusus terkait pentingnya validitas data pegawai di lingkungan sekolah.
Dia meminta seluruh kepala sekolah yang baru dilantik segera melakukan pembenahan dan sinkronisasi data kepegawaian di satuan pendidikan masing-masing.
“Tugas ini, menjadi prioritas pertama yang harus dikerjakan sesaat setelah para kepala sekolah kembali ke sekolah masing-masing,” ungkapnya.
Momentum pelantikan yang bertepatan dengan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Appi meminta seluruh kepala sekolah mengawal proses penerimaan peserta didik baru secara jujur, adil, transparan, dan penuh integritas.
“Saya tidak ingin lagi mendengar ada praktik-praktik curang. Sekolah adalah laboratorium moral, bukan pasar memperjualbelikan kebutuhan sekolah,” tegasnya.
Politisi Golkar itu, menilai proses penerimaan murid merupakan pintu awal pendidikan. Jika sejak awal telah dicederai oleh ketidakjujuran, maka masa depan generasi penerus bangsa ikut dipertaruhkan.
“Saya meminta seluruh verifikator sekolah menjalankan proses verifikasi dan validasi data pendaftar secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuh Appi.
Selain fokus pada pelaksanaan SPMB, Munafri juga menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas pendidikan Kota Makassar.
Ia menegaskan sekolah harus bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, menyenangkan, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan perundungan.
“Kita harus memastikan tidak ada anak Makassar yang putus sekolah. Pendidikan harus menjadi ruang yang aman bagi seluruh peserta didik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut memasukkan pengelolaan sampah sebagai program prioritas yang harus dijalankan seluruh sekolah. Ia menginginkan budaya memilah sampah diterapkan sejak dini melalui pendidikan di sekolah.
Menurutnya, setiap sekolah harus menyediakan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan nonorganik serta mengajarkan peserta didik cara mengelola sampah dengan benar.
“Sampah harus menjadi sahabat yang bisa memberikan manfaat dan keuntungan bagi sekolah,” ajak Ketua Golkar Makassar itu.
Bahkan, ia mendorong agar peserta didik dibiasakan membawa sampah organik dan nonorganik dari rumah sebagai bagian dari edukasi pemilahan sampah sejak dini.
Tidak hanya siswa, kepala sekolah dan guru juga diminta menjadi contoh dengan menerapkan kebiasaan memilah sampah di rumah masing-masing.
“Modalnya cuma dua ember. Tetapi dampaknya sangat besar kalau dilakukan secara konsisten,” tuturnya.
Selain program pengelolaan sampah, Munafri juga menginstruksikan seluruh sekolah melakukan penanaman pohon sebagai bagian dari pendidikan lingkungan hidup.
“Ini, saya harapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih hijau, asri, dan nyaman bagi peserta didik,” harap Appi.
Pada kesmepatan ini, dihadapan jajaran SKPD dan juga Kepsek, Munafri juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan perpisahan sekolah.
Ia secara tegas meminta sekolah tidak lagi menyelenggarakan acara perpisahan secara berlebihan yang berpotensi membebani orang tua siswa.
Menurutnya, kegiatan perpisahan harus dilaksanakan secara sederhana dan tidak boleh menjadi ajang pungutan terhadap wali murid.
“Kalau ada orang tua yang mau menanggung sendiri silakan. Tapi kalau harus patungan dan memberatkan orang tua murid, jangan dilakukan,” tegasnya.
Dia kembali mengingatkan bahwa sekolah bukan tempat untuk melakukan praktik-praktik yang memberatkan masyarakat.
Untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif, Munafri menyatakan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap sektor pendidikan.
Dia berencana mengumpulkan kepala sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP setiap bulan untuk membahas berbagai persoalan pendidikan secara detail dan mencari solusi bersama.
“Saya ingin mendengar kalau orang bertanya di mana pendidikan terbaik di Indonesia, jawabannya ada di Kota Makassar,” katanya.
Selain kualitas pendidikan, Kepada kepala sekolah dan guru yang bertugas di wilayah kepulauan, Appi menjanjikan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar itu, memastikan akan ada tambahan insentif bagi tenaga pendidik yang bertugas di pulau-pulau terluar karena memiliki tantangan yang berbeda dibanding wilayah daratan.
Selain itu, Pemkot Makassar juga menyiapkan fasilitas transportasi laut untuk menunjang mobilitas guru dan kepala sekolah menuju lokasi tugas.
“Kami tidak ingin lagi mendengar keluhan bahwa kepala sekolah berbulan-bulan tidak datang ke pulau atau guru pulang lebih cepat daripada muridnya,” jelas Appi.
“Transportasi akan kami siapkan agar akses menuju sekolah dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Usai pelantikan, Munafri menegaskan bahwa pengukuhan kepala sekolah kali ini memiliki makna penting dalam upaya membenahi tata kelola pendidikan di Kota Makassar.
Menurut Appi, pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kita harus memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas. Karena itu dunia pendidikan harus ditata dengan sangat baik,” katanya.
Ia mengakui proses pelantikan memerlukan waktu cukup panjang karena harus melalui sinkronisasi dan validasi data secara menyeluruh.
Menurut Munafri, keterbukaan serta keakuratan data menjadi dasar penting dalam membangun sistem kaderisasi dan pengelolaan pendidikan yang lebih profesional ke depan.
Sementara itu, terkait tugas awal para kepala sekolah, ia menekankan pentingnya memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendidikan, ketersediaan guru, serta pelaporan berbagai kebutuhan sekolah secara berkala kepada pemerintah daerah.
“Jangan sampai ada sekolah yang kekurangan guru atau fasilitas tetapi tidak pernah dilaporkan. Karena itu evaluasi akan dilakukan rutin agar seluruh persoalan pendidikan bisa segera ditangani,” tutupnya.
Sedangkan, Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Tamrin Tantu, mengatakan agenda tersebut menjadi salah satu prioritas penataan birokrasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Pada kesempatan tersebut, Kamelia juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini turut mengawal berbagai proses penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Termasuk tahapan validasi data kepala sekolah yang berlangsung cukup panjang hingga akhirnya berujung pada pelantikan massal di Tribun Utama Karebosi.
Ia berharap hubungan kemitraan antara pemerintah dan media terus terjaga dengan baik.
“Harapan kami sinergi yang harmonis dengan media dapat terus terjalin, baik dalam menyebarluaskan informasi pembangunan maupun memberikan kritik dan masukan yang konstruktif demi perbaikan pelayanan publik Pemerintah Kota Makassar,” tutupnya.
Pelantikan ini, dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda, jajaran SKPD dan juga Forkopimda. (*)
