Rakor ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri dengan agenda membahas perkembangan situasi terkini serta strategi pengendalian inflasi tahun 2025.

Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi lintas daerah dan pusat dalam menyikapi dinamika harga kebutuhan pokok serta menjaga stabilitas inflasi nasional.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa.

Menurutnya, pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga kerja bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Kami di Makassar akan memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari distribusi pangan, pengawasan stok, hingga intervensi pasar bila diperlukan, agar masyarakat tetap terlindungi dari gejolak harga,” ujar Munafri.

Ia juga menambahkan, Pemkot Makassar melalui TPID akan memaksimalkan program-program strategis, termasuk operasi pasar, dukungan pada sektor pertanian, serta digitalisasi distribusi pangan.

“Fokus utama kita adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang wajar,” tegasnya.

“Rakor ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, sehingga target inflasi 2025 tetap terkendali sesuai sasaran pembangunan nasional,” tambah Appi.

Pada kesempatan ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian menyampaikan kondisi inflasi nasional terkini dalam Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Tito menegaskan bahwa laju inflasi pada Agustus 2025 menunjukkan tren positif dengan angka 2,31 persen, turun dari bulan sebelumnya sebesar 2,37 persen.

“Angka ini cukup baik, yang mencatat minus 0,08 persen. Faktor utamanya adalah terkendalinya sektor pangan, minuman, dan makanan berkat ketersediaan yang cukup serta intervensi pemerintah melalui operasi pasar murah dan langkah lainnya,” ujar Tito.

Mendagri menjelaskan, rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi dasar evaluasi dalam rapat inflasi rutin.

Namun, rapat kali ini dipercepat untuk menindaklanjuti arahan Presiden yang sebelumnya disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran kementerian dan kepala daerah.

Meski secara umum inflasi terkendali, Tito mengingatkan masih ada beberapa daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

“Hal ini akan kita bahas lebih detail dalam rapat bersama TPID dan pemerintah daerah, agar strategi pengendalian inflasi tetap efektif di seluruh wilayah,” tambahnya.

Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa produksi pangan nasional tahun 2025 diperkirakan surplus hingga 3 juta ton.

Menurut Zulkifli, hingga September produksi beras telah mencapai lebih dari 28 juta ton, dengan tambahan sekitar 2,6 juta ton di bulan Oktober.

“Sampai akhir tahun total produksi diperkirakan mencapai 33,5 juta ton, sementara kebutuhan hanya sekitar 30 juta ton. Artinya kita akan surplus sekitar 3 juta ton,” ujarnya.

Ia menegaskan, tahun 2025 ini pemerintah tidak lagi melakukan impor beras. Tahun lalu impor masih cukup besar, sekitar 3,8 juta ton.

“Tapi tahun ini merahnya hilang, artinya tidak ada impor lagi. Stok kita kuat hampir 3,9 juta ton, ditopang keberhasilan Bulog menyerap produksi dalam negeri,” jelasnya.

Zulkifli juga mengakui harga beras di pasar mengalami penyesuaian. Harga eceran yang semula Rp12.500 per kilogram, kini ditetapkan menjadi Rp13.500 per kilogram.

Hal itu terkait kenaikan harga gabah di tingkat petani yang mencapai Rp6.500 per kilogram.

“Kalau harga gabah sudah Rp6.500, tentu tidak mungkin beras dijual Rp12.000. Penyesuaian harga ini penting agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan,” terangnya.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada lebih dari 18,3 juta warga miskin dan miskin ekstrem, dengan nilai Rp10.000 per bulan selama dua bulan.

Selain itu, Bulog menyiapkan program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dijual lebih murah, Rp12.500 per kilogram, agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjangkau.

“Percepatan penyaluran SPHP harus dilakukan, terutama di pasar tradisional. Pemerintah daerah saya minta aktif berkoordinasi dengan Bulog di kabupaten maupun provinsi,” tegas Zulkifli.

Selain itu, Zulkifli menyampaikan adanya arahan presiden berupa Inpres baru terkait percepatan pembangunan kawasan pangan.

Program ini mencakup pengembangan sawah, infrastruktur irigasi, hingga ketahanan energi untuk mendukung produksi pangan nasional secara berkelanjutan.

“Dengan instruksi presiden terbaru, percepatan pembangunan kawasan pangan ini akan segera direalisasikan,” tutupnya. (*)