THELOCAL.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, yang dinahkodai Wali Kota Munafri Arifuddin, terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan transportasi laut yang terintegrasi bagi masyarakat kepulauan.
Upaya tersebut kini memasuki tahap konkret setelah adanya sinyal dukungan penambahan armada kapal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Munafri Arifuddin, mengungkapkan bahwa rencana penambahan armada tersebut telah mulai masuk tahap teralokasi.
Pemerintah Kota Makassar diproyeksikan akan menerima kapal untuk memperkuat konektivitas antar pulau di wilayahnya.
“Iya, nanti kita minta tambahan armada dari Direktur Perhubungan Laut. Nah, itu sudah dialokasikan, mudah-mudahan ada kapal yang dialokasikan. Satu dalam waktu dekat akan masuk proses penyerahan,” ujar Munafri.
Upaya tersebut menunjukkan titik terang, itu saat pertemuan strategis bersama jajaran Kementerian Perhubungan Laut yang turut disaksikan oleh Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Capt. Rudi Susanto, digelar di ruang rapat direktur kampus tersebut, Jalan Salodong, Makassar, Selasa (14/4/2026).
Upaya ini difokuskan pada penguatan layanan transportasi laut antar pulau, khususnya bagi masyarakat di wilayah kecamatan kepulauan yang selama ini sangat bergantung pada moda transportasi laut tradisional, yang akrab dikenal sebagai “pete-pete laut”.
Kehadiran layanan yang lebih terintegrasi dan memadai dinilai menjadi kebutuhan mendesak guna menunjang aktivitas ekonomi, sosial, hingga akses terhadap layanan dasar masyarakat kepulauan.
Apalagi, bentang geografis kepulauan yang menjadi ciri khas Kota Makassar, kebutuhan akan konektivitas transportasi laut bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan urat nadi utama mobilitas masyarakat.
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin terus mengintensifkan langkah strategis melalui negosiasi dan koordinasi lintas level pemerintahan, baik di tingkat Provinsi maupun pusat.
“Meski saat ini Pemerintah Kota Makassar telah memiliki satu unit kapal untuk operasional, tapi butuh tambahan kapal sebelum beroperasi,” katanya.
Pria yang akrab disapa Appi itu, tidak berhenti pada capaian tersebut, melainkan aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, guna memperoleh tambahan dukungan armada dan penguatan sistem layanan transportasi laut.
Pertemuan di kampus PIP ini, menjadi momentum penting dalam mendorong realisasi dukungan pusat terhadap penguatan konektivitas laut Makassar yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, kehadiran armada kapal baru nantinya akan menjadi solusi strategis dalam menjawab kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini masih terbatas.
Kapal tersebut nantinya akan difungsikan sebagai moda transportasi reguler yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya, yang memiliki trayek tetap.
“Kita pastikan bahwa kapal itu akan menjadi alat transportasi masyarakat di pulau-pulau untuk menghubungkan antar pulau. Jadi seperti pete-pete yang memutari trayek yang ada,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Makassar sejatinya telah lebih dulu menyiapkan satu unit kapal percontohan. Hanya saja, masih butuh survei jalur pajak layaran.
Armada ini akan segera diluncurkan sebagai tahap uji coba operasional sebelum sistem transportasi laut tersebut diterapkan secara lebih luas.
“Kita sudah punya satu percobaan, nanti kita akan launching untuk percontohan itu,” tambahnya.
Selain itu, satu unit kapal lainnya juga direncanakan akan dihadirkan melalui skema kerja sama dengan pihak terkait Kementerian Perhubungan, sebagai bagian dari strategi kolaboratif dalam memperkuat layanan transportasi laut di Makassar.
Munafri menegaskan, seluruh langkah ini merupakan bagian dari visi Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan konektivitas wilayah yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.
“Apa yang kami lakukan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan Kepulauan,” tutup Appi.
Sedangkan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan survei rute pelayaran sekaligus menghitung kebutuhan operasional kapal, termasuk estimasi penggunaan BBM dan waktu tempuh.
“Jadi, kami mulai dari daratan menuju Barrang Lompo, kemudian kami hitung kebutuhan BBM dan waktu tempuhnya,” katnaya.
“Dari pulau Barrang Lompo, rutenya ke Lumu-Lumu, Langkai, lalu ke Lanjukang, kemudian kembali lagi melalui Barrang Lompo ke Bonetambung, Lumu-Lumu, Lanjukang, turun ke Langkai, dan kembali ke Barrang Lompo. Itu rute yang sudah kami survei,” lanjut Rheza.
Untuk wilayah Pulau Kodingareng, lanjutnya, masih dalam tahap kajian karena letaknya yang lebih jauh ke arah laut lepas.
Namun, tidak menutup kemungkinan rute tersebut akan dilayani apabila terdapat tambahan armada di masa mendatang.
“Kalau Kodingareng memang masih kami pikirkan, karena posisinya lebih keluar. Tapi kalau nanti ada tambahan kapal, bisa saja dibuat rute khusus Barrang Lompo ke Kodingareng,” ujarnya.
Dari sisi operasional, Dishub Makassar memperkirakan frekuensi pelayaran masih terbatas, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran BBM yang tersedia saat ini.
Berdasarkan perhitungan awal, layanan ini kemungkinan hanya dapat beroperasi sekitar 12 hingga 13 kali dalam satu periode anggaran.
“Untuk sementara, kemungkinan baru satu kali dalam sepekan. Itu pun masih berdasarkan estimasi anggaran BBM yang ada,” tuturnya.
“Kalau nanti ada penambahan anggaran, mungkin bisa ditingkatkan menjadi dua kali sepekan,” sambung Rheza.
Penentuan hari operasional juga masih dalam pembahasan, dengan mempertimbangkan karakteristik kapal yang digunakan.
Saat ini, armada yang disiapkan merupakan kapal kayu dengan kecepatan maksimal sekitar 7 knot dalam kondisi laut normal.
Kapal kayu tentu tidak secepat speedboat, jadi pihaknya harus mempertimbangkan waktu tempuh, termasuk kondisi cuaca.
“Memasuki pertengahan tahun, biasanya gelombang lebih tinggi, sehingga kecepatan kapal juga bisa menurun,” jelasnya.
Meski demikian, respons masyarakat kepulauan terhadap rencana ini disebut sangat positif. Rheza mengungkapkan bahwa selama ini warga kerap menghadapi kesulitan dalam mobilitas, bahkan harus bergotong royong untuk menyewa kapal dalam kondisi darurat.
Namun, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur dermaga di sejumlah pulau. Dari hasil survei, hanya beberapa pulau seperti Barrang Lompo, Langkai, dan Bonetambung yang memiliki dermaga, meskipun sebagian masih belum representatif untuk sandar kapal berukuran besar.
Sementara Lumu-Lumu dan Lanjukang belum memiliki dermaga. Lanjukang memang ada rencana pembangunan dermaga wisata, tapi masih dalam proses.
“Ini tentu jadi perhatian kami karena kapal butuh kedalaman tertentu untuk sandar,” ungkapnya.
Pemerintah kota juga menargetkan layanan ini dapat digratiskan bagi masyarakat jika dukungan anggaran memungkinkan.
Adapun untuk tahap awal, program ini akan diawali dengan soft launching sekaligus uji coba operasional guna melihat efektivitas layanan di lapangan.
“Mudah-mudahan bulan Mei sudah bisa kita mulai. Kita akan soft launching dulu, kemudian trial untuk melihat bagaimana perkembangannya,” kata Rheza.
Saat ini, armada yang tersedia baru satu unit kapal bantuan. Namun, Pemerintah Kota Makassar masih terus berupaya mendapatkan tambahan armada dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Kapal yang disiapkan memiliki kapasitas angkut sekitar 25 hingga 30 penumpang, dengan kemungkinan penyesuaian tergantung muatan barang.
“Kehadiran layanan ini diharapkan mampu menjadi solusi transportasi yang terjangkau, sekaligus membuka akses ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan di Kota Makassar,” harpanya. (*)
