THELOCAL.ID, MAKASSAR — Tepat satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, masyarakat merasakan langsung perubahan yang dijanjikan saat masa kampanye.
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto, pasangan Appi–Aliyah bergerak cepat menerjemahkan visi dan janji politik ke dalam kerja nyata yang menyentuh kebutuhan warga.
Kini, genap 12 bulan atau sekitar 365 hari masa pemerintahan berjalan, arah pembangunan Kota Makassar semakin terukur dan konkret.
Bukan sekadar wacana, sejumlah program unggulan mulai menunjukkan hasil di lapangan, mulai dari penataan parkir liar, pembenahan drainase dan kebersihan lingkungan, penguatan layanan publik, hingga program sosial seperti seragam sekolah gratis yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di sektor penataan kota, langkah tegas namun humanis dilakukan dalam menertibkan parkir liar dan lapak yang berdiri di atas fasilitas umum. Pendekatan persuasif yang dikedepankan menunjukkan bahwa pemerintah hadir bukan untuk menghukum, tetapi untuk menata demi kepentingan bersama.
Hasilnya, wajah kota menjadi lebih tertib, akses pejalan kaki lebih nyaman, dan ruang publik kembali pada fungsinya.
Sementara itu, komitmen terhadap kebersihan dan perbaikan infrastruktur lingkungan diwujudkan melalui gerakan cepat di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Kanal-kanal yang sebelumnya tersumbat kini rutin dibersihkan, mengurangi potensi banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga.
Di bidang pelayanan sosial dan pendidikan, realisasi program seragam sekolah gratis menjadi bukti keberpihakan pada masyarakat kecil. Program ini bukan hanya meringankan beban orang tua, tetapi juga menjadi simbol bahwa pemerintah memahami kebutuhan riil warga.
Satu tahun mungkin bukan waktu yang panjang dalam siklus pembangunan kota. Namun dalam rentang waktu tersebut, fondasi perubahan telah diletakkan.
Kepemimpinan Appi–Aliyah menunjukkan konsistensi antara janji dan realisasi, antara visi dan aksi.
Dari janji politik menuju bukti konkret, dari komitmen menuju capaian yang dirasakan, satu tahun ini menjadi penanda bahwa kerja nyata pemerintah hadir untuk masyarakat Makassar.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa memasuki tahun kedua kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, seluruh jajaran pemerintah kota tidak boleh lagi menjalankan program yang bersifat seremonial atau sekadar menggugurkan kewajiban administrasi.
“Saya perlu ingatkan, bahwa masuk tahun kedua harus menjadi fase percepatan program yang berdampak nyata dan langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya, dalam refleksi satu tahun kepemimpinan Munafri–Aliyah (MULIA) yang digelar di Lapangan Karebosi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jumat (20/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Makassar, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK Melinda Aksa, serta para pejabat dan pegawai lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Munafri yang akrab disapa Appi, menyampaikan pesan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mengingatkan agar tidak terjebak dalam pola lama yang mengulang kesalahan tanpa proses pembelajaran.
“Begitu naifnya kita ketika hal-hal yang kemarin dianggap tidak berhasil lalu kita ulang lagi di tahun ini, lalu diulang lagi di tahun berikutnya. Ini tidak akan memberikan dampak apa-apa,” tegasnya.
Menurut politisi Golkar itu, setiap kegagalan harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang. Pemerintah, kata dia, harus membangun budaya pembelajaran, bukan sekadar budaya sektoral.
Dia menilai OPD di lingkungan Pemkot Makassar sejatinya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas, pengalaman, dan pengetahuan yang memadai.
Namun, persoalan utamanya bukan pada sumber daya manusia, melainkan pada arsitektur berpikir dan sistem kerja yang belum berubah.
“Bukan karena tidak mampu. Tapi karena arsitektur kinerja yang belum berubah. Kita belum mampu mengubah cara berpikir dalam proses pembangunan,” tegas Appi.
Munafri menginginkan model pembangunan lama yang masih berjalan secara administratif, mulai dari RPJMD, Renstra, Renja, kegiatan, hingga laporan.
Menurutnya, pendekatan tersebut belum sepenuhnya berorientasi pada penyelesaian masalah kota.
Ke depan, ia menginginkan perubahan paradigma.
Dimulai dari identifikasi persoalan kota, penentuan target perubahan, perancangan proses transformasi, hingga intervensi terpadu yang tepat sasaran.
“Setelah intervensi dilakukan, dampaknya harus diukur. Kalau belum berdampak sesuai harapan, berarti prosedurnya yang harus diperbaiki,” jelasnya.
Mantan CEO PSM itu menekankan, pentingnya alat ukur yang disepakati bersama, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki indikator dampak yang jelas dan terukur.
Refleksi Jujur Tahun Pertama
Munafri menyampaikan refleksi jujur atas satu tahun pemerintahan yang telah berjalan. Ia mengakui bahwa kerja pemerintah meningkat dan sistem mulai tertata, namun dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Menurutnya, publik ingin melihat proses yang nyata, bukan sekadar pembenaran atas apa yang dilakukan pemerintah. Ketika manfaat program tidak sampai kepada masyarakat, alasan apa pun akan sulit diterima.
“Legitimasi publik itu bukan diberikan saat pelantikan, tetapi diperbaharui setiap hari melalui perubahan yang dirasakan masyarakat,” imbuh Ketua Golkar Makassar itu.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga merumuskan empat pembelajaran utama dari tahun pertama kepemimpinannya,
Program tidak otomatis menyelesaikan masalah.
Banyak kegiatan tidak selalu berarti banyak perubahan Kota. Inovasi tidak otomatis berdampak. Inovasi tanpa integrasi hanya akan menjadi proyek yang membingungkan.
Anggaran besar tidak otomatis efektif. Efektivitas ditentukan oleh fokus, bukan jumlah anggaran.
Reformasi birokrasi administrasi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah reformasi manajemen kinerja.
Ia menegaskan bahwa arah perbaikan di tahun kedua adalah mengubah pola kerja dari working in government menjadi problem solving government.
“Menggeser perencanaan dari berbasis program menjadi berbasis penyelesaian masalah kota.
Mengubah indikator kinerja dari sekadar output menuju outcome dan impact,” tuturnya.
Oleh sebab itu, mengalihkan evaluasi dari laporan administratif ke realitas lapangan, mengubah kerja OPD dari sektoral menjadi kolaboratif. Dan menggeser peran pimpinan dari pengendali administrasi menjadi pengarah dampak.
Munafri menegaskan, jika tahun pertama adalah fase pembenahan sistem kerja, maka tahun kedua adalah fase percepatan dampak.
“Makassar tidak kekurangan kerja. Makassar sedang menyempurnakan cara bekerja,” ungkapnya.
Dengan refleksi tersebut, kepemimpinan MULIA memasuki tahun kedua dengan komitmen mempercepat transformasi tata kelola dan menghadirkan pemerintahan yang lebih berdampak bagi Kota Makassar.
Appi menambahkan bahwa satu tahun bukan waktu yang cukup untuk menyempurnakan sistem birokrasi atau memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi. Namun, fondasi telah diletakkan dan kini saatnya melompat lebih tinggi.
“Saya tidak ingin di tahun kedua posisi ini melorot. Kita harus melompat lebih tinggi untuk memastikan pelayanan publik menjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Di akhir sambutannya, Munafri mengajak seluruh jajaran dan masyarakat untuk terus mengawal pemerintahan secara baik.
“Sampaikan kepada kami ketika kami lalai dan tegur kami ketika kami salah. Tidak ada satu pun yang kami lakukan untuk kepentingan pribadi. Semua demi pelayanan publik yang lebih baik,” tutup Munafri. (*)
