THELOCAL.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar, terus menggenjot akselerasi pembangunan demi mewujudkan kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, berbagai program unggulan diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.
Memasuki tahun perencanaan 2026, komitmen tersebut tercermin dari tingginya partisipasi dan usulan program hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Tercatat sebanyak 2.181 usulan program masuk dalam sistem perencanaan, yang terdiri atas 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 980 usulan sektoral.
Selain itu, terdapat 795 usulan gabungan Dakel dan sektoral yang menjadi bagian dari proses sinkronisasi dan penajaman prioritas pembangunan.
Gambaran tersebut mengemuka dalam Kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (12/2/2026).
Forum strategis ini menjadi ruang konsolidasi dan penyelarasan program antarperangkat daerah guna memastikan setiap usulan terakomodasi secara terukur dan tepat sasaran.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran SKPD, para camat, dan lurah se-Kota Makassar, sebagai bentuk komitmen bersama dalam merumuskan arah pembangunan Kota Makassar tahun 2026 yang lebih progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan peringatan keras terkait persoalan internal birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar saat menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Bappeda Makassar.
Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa keberhasilan proses pembangunan sangat bergantung pada soliditas dan sinergi lintas perangkat daerah.
Namun, ia mengingatkan bahwa sebelum berbicara lintas koordinasi, pembenahan internal di masing-masing perangkat harus lebih dahulu diselesaikan.
“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegas Munafri.
Ia bahkan mengulang pesan terkait istilah deep state dan state capture, yang menurutnya tidak hanya relevan dalam konteks nasional, tetapi juga dapat terjadi dalam lingkup pemerintahan daerah.
Munafri menjelaskan, deep state dalam konteks birokrasi daerah adalah kondisi ketika sistem internal justru menggenggam jalannya pemerintahan dan mampu mengubah arah kebijakan melalui kelompok-kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan.
Mantan Bos PSM itu mengungkapkan, selama hampir satu tahun melakukan pengamatan, ia menemukan praktik-praktik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, ia menilai masih adanya ego sektoral yang menghambat prioritas pembangunan. Beberapa program prioritas bahkan tidak berjalan maksimal karena kalah bersaing dengan kepentingan tertentu, baik internal maupun eksternal.
“Inilah yang menurut saya menjadi alarm. Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis,” katanya.
Appi menegaskan akan melakukan pengawasan dan cross check secara langsung terhadap pelaksanaan program di setiap perangkat daerah. Bahkan, ia menyebut akan melibatkan organ non-pemerintahan untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan yang berjalan.
Dia juga menekankan pentingnya digitalisasi sistem pemerintahan sebagai instrumen penguatan integritas dan transparansi. Namun ia mengakui, tidak semua perangkat daerah menerima proses digitalisasi dengan terbuka.
Dalam forum tersebut, politisi Golkar ini menekankan agar tidak ada lagi ego sektoral antarperangkat daerah. Ia meminta seluruh SKPD saling mendukung, termasuk dalam kebutuhan teknis lintas dinas.
“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Yang harus dipastikan adalah program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” tegasnya.
Ia juga menekankan, persoalan kebersihan kota sebagai isu krusial yang harus ditangani serius. Munafri menyampaikan bahwa program “Jumat Bersih” menjadi kegiatan wajib hingga tingkat RT setiap pekan.
Selain kebersihan, ia menilai penataan taman kota dan penertiban spanduk serta baliho yang dinilai semrawut, termasuk larangan pemasangan iklan rokok di kawasan jantung kota.
Oleh sebab itu, Appi mengingatkan agar tidak terjadi double budgeting antarperangkat daerah dan meminta target pendapatan tidak disusun terlalu rendah hanya demi memudahkan pencapaian dan perolehan insentif.
Tak hanya itu, dia kembali menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama bagi perangkat daerah yang mengelola anggaran.
Ia juga meminta agar para pimpinan dikelilingi oleh orang-orang yang berani mengingatkan jika terjadi kesalahan.
Alumni FH Unhas ini menekankan pada kondisi Makassar Creative Hub (MCH) yang menurutnya tidak terkelola maksimal meski merupakan program prioritas pemerintahannya.
Di akhir penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh jajaran untuk memperbaiki sistem bersama. Ia berharap melalui forum lintas perangkat daerah tersebut, sinergi dan integritas dapat diperkuat demi memastikan pembangunan Kota Makassar berjalan maksimal.
“Sehingga forum ini menjadi ruang pembangunan kota lebih baik, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat,” tukasnya.
Pada momen tersebut Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengingatkan pentingnya penyelarasan program perangkat daerah dengan visi dan misi pembangunan Kota Makassar.
“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Visi pembangunan kota tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi program adalah kunci agar tujuan besar kita bisa tercapai secara optimal,” singkat Aliyah Mustika Ilham.
Sedangkan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, memaparkan sejumlah rancangan program strategis yang merupakan rekomendasi dari seluruh SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan di Kota Makassar.
Menurut Dahyal, seluruh usulan tersebut merupakan hasil penjaringan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah melalui proses sinkronisasi dan penajaman lintas perangkat daerah.
“Rancangan program ini merupakan rekomendasi yang kami terima dari SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari arah pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.
Dari Dinas Pendidikan, sejumlah program prioritas diusulkan, di antaranya rehabilitasi ruang kelas pada UPT SPF SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya.
Selain itu, terdapat program rehabilitasi ruang kelas, penataan halaman sekolah, serta pemenuhan kebutuhan mobiler pada SDN KIP Maccini guna menunjang kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.
Dinas Pendidikan juga mengusulkan pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan serta memastikan sistem pendidikan inklusi berjalan berdasarkan kebutuhan siswa dan siswi penyandang disabilitas.
Termasuk di dalamnya penyediaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tersedia secara by name dan by address.
“Program pembagian baju sekolah gratis juga menjadi perhatian, dengan skema distribusi langsung ke sekolah-sekolah sebelum memasuki tahun ajaran baru,” tuturnya.
Sementara dari Dinas Kesehatan, rekomendasi program diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Sangkarrang, melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
Selain itu, diusulkan pelatihan penggunaan bahasa isyarat bagi petugas puskesmas dan RSUD Kota Makassar sebagai bagian dari pelayanan ramah disabilitas.
“Program lainnya adalah pembuatan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan ramah disabilitas di seluruh Puslesmas” ungkapnya.
Dinas Kesehatan juga diharapkan memastikan akses dan ketersediaan data terbaru, khususnya terkait pelayanan posyandu, guna mendukung Forum Kota Sehat dalam menghadapi Penilaian Kota Sehat tingkat nasional tahun 2027.
“Tak kalah penting, terdapat usulan klaim pembayaran pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dan tidak mampu pada rumah sakit rujukan,” jelasnya.
Kemudian dari Dinas Sosial, rekomendasi program mencakup penambahan tenaga pekerja sosial untuk memperkuat pelayanan sosial di masyarakat.
Penganggaran perlengkapan jenazah juga diusulkan dengan pelimpahan kewenangan hingga tingkat kecamatan, khususnya sebagai kebijakan khusus untuk wilayah Kepulauan Sangkarrang.
“Selain itu, terdapat program peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Dinas Sosial, termasuk Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC),” paparnya.
Lanjut dia, pendataan penyandang disabilitas di wilayah rawan bencana juga menjadi prioritas, disertai peningkatan kapasitas petugas pelayanan Dinas Sosial.
” Untuk mendukung pembangunan inklusi, Dinas Sosial juga mengusulkan alokasi anggaran bagi penerjemah bahasa isyarat,” terangnya.
Sedangkan, dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), program difokuskan pada pemenuhan akses air bersih dan sanitasi aman di wilayah Makassar Utara, Timur, dan pesisir, meliputi Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Biringkanaya, dan Tamalanrea.
Selain itu, terdapat program peningkatan aksesibilitas dan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan gedung pemerintah, serta penataan sistem drainase dan infrastruktur pengendalian banjir.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup merekomendasikan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, melalui pemilahan, edukasi, dan pengawasan pengelolaan sampah.
Program pelatihan dan pendampingan pengelolaan dana kelurahan juga diusulkan, termasuk pengembangan bank sampah, komposter, TPS3R, serta edukasi pengelolaan sampah.
“Ada juga usulan perbaikan tata kelola lingkungan yang terintegrasi, berbasis data, dan akuntabel menjadi bagian dari agenda prioritas,” katnaya, menjelaskan.
Tak ketinggalan, Dinas Perikanan dan Pertanian mengusulkan optimalisasi potensi ruang dalam pengembangan urban farming melalui pemanfaatan lorong dan pekarangan untuk tanaman ekonomis seperti sayuran dan cabai.
Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku perikanan tangkap, budidaya, petani, dan peternak juga menjadi fokus, termasuk pendampingan pengembangan keterampilan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Penguatan sarana dan prasarana kelompok nelayan, khususnya masyarakat pesisir dan pulau kecil, turut menjadi perhatian,” jelasnya lagi.
Dari Dinas Pariwisata, program diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing destinasi wisata melalui penguatan infrastruktur, pelibatan masyarakat, serta legalitas objek wisata.
Optimalisasi promosi dan pemasaran pariwisata juga diusulkan, termasuk penguatan konektivitas udara (air connectivity) dan pengembangan destinasi wisata baru.
“Selain itu, pengembangan subsektor ekonomi kreatif didorong melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku ekonomi kreatif serta sertifikasi kompetensi sumber daya manusia sektor pariwisata,” sebutnya.
Terakhir dari Dinas Koperasi dan UKM, mengusulkan program penguatan SDM dan kelembagaan koperasi melalui pendampingan usaha dan kolaborasi lintas sektor untuk pemberdayaan ekonomi kelurahan.
“Transformasi digital dan penguatan daya saing koperasi melalui inovasi produk serta profesionalisme tata kelola juga menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal,” tutupnya.
Dahyal menyampaikan, total usulan Musrenbang (Dakel dan Sektoral) yang masuk mencapai 2.181 usulan, terdiri atas 1.194 usulan Dakel dan 987 usulan sektoral.
Selain itu, terdapat 795 usulan Musrenbang hasil integrasi Dakel dan sektoral yang menjadi bagian dari proses sinkronisasi dan penetapan prioritas pembangunan.
“Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar ke depan, dengan harapan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
