THELOCAL.ID, MAKASSAR — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem yang bisa memicu banjir, genangan, hingga angin kencang di sejumlah wilayah.

Salah satu strategi yang kini digencarkan adalah melibatkan aktif para ketua RT dan RW dalam sistem peringatan serta pelaporan dini bencana di tingkat lingkungan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, mengatakan bahwa peran RT dan RW sangat krusial sebagai ujung tombak deteksi awal bencana di wilayah masing-masing. Langkah ini juga menjadi solusi atas keterbatasan personel BPBD di lapangan.

“Personel BPBD Makassar masih terbatas, Karena itu, peran RT dan RW menjadi sangat penting dalam memberikan laporan cepat dari lapangan,” Ungkap Fadli Rabu (30/10/2025).

Saat ini BPBD Makassar memiliki 178 personel, termasuk 60 anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas menangani situasi darurat. Namun, jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk menjangkau seluruh kecamatan dan kelurahan di kota besar seperti Makassar.

Dengan jumlah penduduk mendekati 1,7 juta jiwa, Makassar termasuk kota dengan kepadatan tertinggi di Indonesia timur. Kondisi ini membuat potensi risiko bencana semakin besar, terutama di kawasan padat penduduk yang rawan genangan saat curah hujan meningkat.

“Makassar adalah kota kelima terbesar di Indonesia. Sebagai kota besar, kita perlu kesiapan maksimal dalam menghadapi bencana. Tapi dengan sumber daya yang terbatas, kami tidak bisa bekerja sendiri. Pelibatan masyarakat, terutama RT dan RW, sangat menentukan,” jelas Fadli.

BPBD menilai struktur RT dan RW memiliki keunggulan karena mereka paling mengenal kondisi lingkungan dan warganya. Dengan sistem pelaporan dari RT/RW, informasi dini dapat diterima lebih cepat dan akurat.

Data dari lapangan akan menjadi dasar bagi BPBD untuk segera mengirimkan tim dan peralatan ke lokasi terdampak.

Selain mengandalkan partisipasi masyarakat, BPBD Makassar juga memperkuat kolaborasi dengan sejumlah instansi seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan Dinas Sosial agar penanganan kebencanaan bisa lebih terpadu.

“Kolaborasi ini penting agar penanganan di lapangan bisa lebih cepat. Tapi yang paling utama adalah laporan dini dari masyarakat. Satu laporan dari RT bisa menggerakkan tim dalam hitungan menit,” tutup Fadli.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan respon BPBD Makassar dalam menghadapi potensi bencana sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat di tingkat lingkungan. (*)

THELOCAL.ID, MAKASSAR — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem yang bisa memicu banjir, genangan, hingga angin kencang di sejumlah wilayah.

Salah satu strategi yang kini digencarkan adalah melibatkan aktif para ketua RT dan RW dalam sistem peringatan serta pelaporan dini bencana di tingkat lingkungan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, mengatakan bahwa peran RT dan RW sangat krusial sebagai ujung tombak deteksi awal bencana di wilayah masing-masing. Langkah ini juga menjadi solusi atas keterbatasan personel BPBD di lapangan.

“Personel BPBD Makassar masih terbatas, Karena itu, peran RT dan RW menjadi sangat penting dalam memberikan laporan cepat dari lapangan,” Ungkap Fadli Rabu (30/10/2025).

Saat ini BPBD Makassar memiliki 178 personel, termasuk 60 anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas menangani situasi darurat. Namun, jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk menjangkau seluruh kecamatan dan kelurahan di kota besar seperti Makassar.

Dengan jumlah penduduk mendekati 1,7 juta jiwa, Makassar termasuk kota dengan kepadatan tertinggi di Indonesia timur. Kondisi ini membuat potensi risiko bencana semakin besar, terutama di kawasan padat penduduk yang rawan genangan saat curah hujan meningkat.

“Makassar adalah kota kelima terbesar di Indonesia. Sebagai kota besar, kita perlu kesiapan maksimal dalam menghadapi bencana. Tapi dengan sumber daya yang terbatas, kami tidak bisa bekerja sendiri. Pelibatan masyarakat, terutama RT dan RW, sangat menentukan,” jelas Fadli.

BPBD menilai struktur RT dan RW memiliki keunggulan karena mereka paling mengenal kondisi lingkungan dan warganya. Dengan sistem pelaporan dari RT/RW, informasi dini dapat diterima lebih cepat dan akurat.

Data dari lapangan akan menjadi dasar bagi BPBD untuk segera mengirimkan tim dan peralatan ke lokasi terdampak.

Selain mengandalkan partisipasi masyarakat, BPBD Makassar juga memperkuat kolaborasi dengan sejumlah instansi seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan Dinas Sosial agar penanganan kebencanaan bisa lebih terpadu.

“Kolaborasi ini penting agar penanganan di lapangan bisa lebih cepat. Tapi yang paling utama adalah laporan dini dari masyarakat. Satu laporan dari RT bisa menggerakkan tim dalam hitungan menit,” tutup Fadli.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan respon BPBD Makassar dalam menghadapi potensi bencana sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat di tingkat lingkungan. (*)