THELOCAL.ID, MAKASSAR — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan pendidikan Kota Makassar tahun 2027. Ia mengingatkan agar forum ini tidak dipandang sebagai agenda seremonial semata.
Hal tersebut disampaikan Andi Zulkifly saat membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Makassar yang digelar di Hotel Novotel Makassar, Kamis (5/2/2026).
“Kegiatan ini sangat penting dan strategis karena menjadi wadah seluruh pemangku kepentingan untuk berkumpul, menyampaikan masukan, dan memberikan saran terhadap program Dinas Pendidikan tahun 2027,” ujar Andi Zulkifly.
Mantan Kepala Bappeda Makassar itu menjelaskan, proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk sektor pendidikan, telah dimulai jauh sebelum tahun pelaksanaan. Bahkan, penyusunan program kerja 2027 telah diawali sejak tahun 2025 melalui tahapan perencanaan yang sistematis.
“Perencanaan program dan anggaran tidak dimulai secara tiba-tiba. Sejak awal 2025 kita sudah melakukan orientasi tahapan perencanaan untuk penyusunan rencana kerja 2027,” jelasnya.
Menurutnya, tahapan perencanaan dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan, dilanjutkan musrenbang kota, konsultasi publik, hingga forum perangkat daerah. Seluruh usulan masyarakat, termasuk hasil reses anggota DPRD, kemudian diramu dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
“Forum ini bagian dari penyusunan RKPD dan Renja SKPD. Di sinilah seluruh usulan dari bawah, aspirasi DPRD, serta arah kebijakan pemerintah kota diselaraskan,” kata Zul, sapaan akrab Andi Zulkifly.
Ia menekankan pentingnya pemahaman bersama seluruh stakeholder agar usulan yang disampaikan tepat sasaran dan sesuai kewenangan pemerintah kota.
“Tidak semua usulan bisa langsung diterima. Harus diverifikasi apakah sesuai program prioritas wali kota, menjadi kewenangan pemerintah kota, atau justru kewenangan provinsi dan pusat,” tegasnya.
Zul juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam merumuskan program pendidikan. Menurutnya, sejumlah program pendidikan membutuhkan dukungan data dan kewenangan dari sektor lain.
“Misalnya bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, Dinas Pendidikan harus berkolaborasi dengan Dinas Sosial sebagai pemegang data kemiskinan. Begitu juga transformasi digital pendidikan yang memerlukan dukungan Dinas Kominfo,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar seluruh program pendidikan daerah tetap selaras dengan visi dan misi Wali Kota Makassar yang tertuang dalam RPJMD serta mendukung program prioritas nasional.
“Program pendidikan daerah harus sejalan dengan RPJMD, janji politik wali kota, dan kebijakan nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan dukungan lintas sektor,” katanya.
Dengan keterbatasan anggaran, Zul berharap Dinas Pendidikan dapat menyusun skala prioritas, terutama program yang berdampak luas dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
“Yang harus didahulukan adalah program yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di wilayah pinggiran dan kelompok berpenghasilan rendah,” tambahnya.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan rencana kerja Dinas Pendidikan yang berkualitas dan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Saya berharap rencana kerja Dinas Pendidikan tahun 2027 mencerminkan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan pendidikan Kota Makassar,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program dan kegiatan lintas perangkat daerah guna mewujudkan pendidikan yang bermutu dan inklusif.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyinergikan program antarperangkat daerah dengan usulan masyarakat agar target pembangunan pendidikan dapat tercapai secara optimal,” ujar Achi.
Ia menjelaskan, forum tersebut mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Tema ini menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada di tangan pemerintah dan sekolah.
“Pendidikan bermutu adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari keluarga, dunia usaha, komunitas lokal, hingga media. Pendidikan bermutu untuk semua berarti akses yang adil, inklusif, dan tanpa diskriminasi,” jelasnya.
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Bappeda Kota Makassar. Kegiatan ini juga dilaksanakan berdasarkan regulasi nasional dan daerah, termasuk UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Pemerintahan Daerah, serta RPJPD Kota Makassar 2025–2045.
Achi menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan merupakan ikhtiar kolektif yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Kita tidak hanya bicara pendidikan hari ini, tetapi masa depan. Masa depan pendidikan adalah cerminan dari sejauh mana kita mau berpartisipasi mulai sekarang,” tutupnya. (*)
