THELOCAL.ID, MAKASSAR – Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, menyatakan dukungan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk tim reformasi Polri.

Menurutnya, sebagai kepala negara, Prabowo memahami secara mendalam kebutuhan kepolisian dalam menjalankan fungsi menjaga keamanan, ketertiban, sekaligus penegakan hukum.

“Kalau presiden memang ingin membentuk tim reformasi Polri, tentu kami menghormati dan mendukung langkah itu,” ujar Rudianto, Jumat (12/9/2025).

Ia menambahkan, upaya reformasi sepatutnya juga dilakukan di seluruh lembaga tinggi negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Hal itu sepatutnya dilakukan, mengingat reformasi merupakan bagian dari evaluasi untuk memperbaiki kinerja agar lembaga negara benar-benar bekerja bagi kepentingan rakyat.

Sementara itu, aggota Komisi III DPR lainnya, Nasir Djamil, mengingatkan bahwa proses reformasi di tubuh Polri sudah berlangsung sejak kepemimpinan Jenderal Sutanto hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, menurutnya, yang berjalan baru aspek struktural dan instrumental, sedangkan pembenahan kultural belum terlihat nyata.

“Tugas besar Polri saat ini adalah reformasi kultural. Sementara dari sisi struktural dan instrumental sebenarnya sudah banyak dicapai,” kata politikus PKS itu.

Meski begitu, Nasir tetap mendukung rencana Prabowo yang sebelumnya juga diusulkan oleh tokoh-tokoh bangsa melalui Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Ia menekankan bahwa reformasi kepolisian harus berlangsung berkelanjutan, sejalan dengan rencana strategis Polri hingga 2045.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk membentuk tim reformasi kepolisian usai pertemuan dengan GNB di Istana, Kamis (11/9/2025). Pendeta Gomar Gultom, perwakilan GNB, menyebut Prabowo juga sepakat membentuk komisi investigasi independen guna menelusuri kericuhan demo Agustus lalu.

Gelombang demonstrasi pada Agustus lalu memang menimbulkan sorotan tajam publik terhadap Polri, setelah berbagai laporan dan dokumentasi memperlihatkan adanya tindakan keras aparat terhadap pengunjuk rasa di beberapa wilayah, termasuk Jakarta. Situasi tersebut memperkuat desakan berbagai kalangan agar Polri melakukan pembenahan serius, tidak hanya pada struktur kelembagaan, melainkan juga pada aspek budaya kerja dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya rencana pembentukan tim reformasi Polri dan komisi investigasi independen, diharapkan langkah Presiden Prabowo mampu menghadirkan perubahan nyata sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepolisian sebagai institusi yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat.

THELOCAL.ID, MAKASSAR – Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, menyatakan dukungan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk tim reformasi Polri.

Menurutnya, sebagai kepala negara, Prabowo memahami secara mendalam kebutuhan kepolisian dalam menjalankan fungsi menjaga keamanan, ketertiban, sekaligus penegakan hukum.

“Kalau presiden memang ingin membentuk tim reformasi Polri, tentu kami menghormati dan mendukung langkah itu,” ujar Rudianto, Jumat (12/9/2025).

Ia menambahkan, upaya reformasi sepatutnya juga dilakukan di seluruh lembaga tinggi negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Hal itu sepatutnya dilakukan, mengingat reformasi merupakan bagian dari evaluasi untuk memperbaiki kinerja agar lembaga negara benar-benar bekerja bagi kepentingan rakyat.

Sementara itu, aggota Komisi III DPR lainnya, Nasir Djamil, mengingatkan bahwa proses reformasi di tubuh Polri sudah berlangsung sejak kepemimpinan Jenderal Sutanto hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, menurutnya, yang berjalan baru aspek struktural dan instrumental, sedangkan pembenahan kultural belum terlihat nyata.

“Tugas besar Polri saat ini adalah reformasi kultural. Sementara dari sisi struktural dan instrumental sebenarnya sudah banyak dicapai,” kata politikus PKS itu.

Meski begitu, Nasir tetap mendukung rencana Prabowo yang sebelumnya juga diusulkan oleh tokoh-tokoh bangsa melalui Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Ia menekankan bahwa reformasi kepolisian harus berlangsung berkelanjutan, sejalan dengan rencana strategis Polri hingga 2045.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk membentuk tim reformasi kepolisian usai pertemuan dengan GNB di Istana, Kamis (11/9/2025). Pendeta Gomar Gultom, perwakilan GNB, menyebut Prabowo juga sepakat membentuk komisi investigasi independen guna menelusuri kericuhan demo Agustus lalu.

Gelombang demonstrasi pada Agustus lalu memang menimbulkan sorotan tajam publik terhadap Polri, setelah berbagai laporan dan dokumentasi memperlihatkan adanya tindakan keras aparat terhadap pengunjuk rasa di beberapa wilayah, termasuk Jakarta. Situasi tersebut memperkuat desakan berbagai kalangan agar Polri melakukan pembenahan serius, tidak hanya pada struktur kelembagaan, melainkan juga pada aspek budaya kerja dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya rencana pembentukan tim reformasi Polri dan komisi investigasi independen, diharapkan langkah Presiden Prabowo mampu menghadirkan perubahan nyata sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepolisian sebagai institusi yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat.