THELOCAL.ID, MAKASSAR – Pembangunan jalan alternatif Dr. Leimena yang menghubungkan Kecamatan Manggala dan Kecamatan Tamalanrea, serta Kecamatan Panakkukang, terus menunjukkan progres signifikan di tengah kebutuhan mendesak akan solusi kemacetan dalam kota Makassar.
Proyek yang digagas sebagai akses pengurai kepadatan lalu lintas ini tidak hanya menjadi infrastruktur penghubung antarwilayah, tetapi juga bagian dari strategi besar penataan kawasan berkembang di koridor Nipa-Nipa dan sekitarnya.
Pemerintah Kota Makassar bersama Kalla Land & Property kini mengakselerasi tahapan krusial, khususnya pembebasan lahan yang telah mencapai sekitar 60 persen.
Upaya percepatan ini dilakukan agar target penyelesaian pembebasan lahan pada Juli 2026 dapat tercapai, sehingga seluruh aspek legalitas proyek bisa dinyatakan “clean and Clear” pada Oktober 2026 sebelum resmi diserahkan ke pemerintah kota.
Dengan panjang jalan dirancang sekitar 1,3 kilometer di atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare, kehadiran jalan alternatif Riverside ini diproyeksikan menjadi solusi konkret atas meningkatnya mobilitas warga, seiring pesatnya pembangunan kawasan hunian baru.
Tercatat, sedikitnya empat klaster perumahan dengan total sekitar 600 unit rumah tengah dikembangkan di wilayah tersebut, yang secara langsung akan meningkatkan volume lalu lintas dalam waktu dekat.
Tak hanya dari sisi kebutuhan, proyek ini juga diperkuat dari aspek perencanaan dan legalitas. Akses jalan alternatif tersebut telah tercantum dalam data perencanaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta dokumen AMDAL kawasan, menandakan kesiapan dari sisi regulasi untuk segera direalisasikan.
Dukungan lintas sektor pun terus mengalir. Pemerintah Kota Makassar melalui koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang memastikan bahwa rencana pembangunan ini mendapat respons positif.
Sinkronisasi teknis pun tengah dilakukan agar proyek dapat berjalan selaras dengan ketentuan pengelolaan wilayah sungai dan tata ruang.
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, pembangunan jalan alternatif ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek mengurai kemacetan, tetapi juga fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Chief Executive Officer Kalla Land & Property, Ricky Theodores, menjelaskan bahwa proyek jalan alternatif Riverside dirancang sepanjang 1,3 kilometer dengan luas lahan sekitar 6 hektar.
Ia merincikan, progres pembebasan lahan saat ini telah mencapai sekitar 60 persen, sementara 40 persen sisanya masih dalam proses.
“Kami menargetkan pembebasan lahan selesai bulan Juli, sehingga pada Oktober seluruh legalitas sudah ‘clean and clear’ sebelum diserahkan ke pemerintah kota,” jelas Ricky.
Itu, disampaikan dalam rapat monitoring progres pembangunan jalan alternatif Jalan Leimena-Antang, di Balai Kota Makassar, bersama Wali Kota Munafri Arifuddin, Kamis (9/4/2026).
Jalur alternatif ini akan dibuka di area pinggir sungai Tallo dari Bukit Baruga Antang untuk mengurangi jalur kepadatan di Lalur Lemiena-Antang tembus Kecamatan Mangga.
Selain itu, Ricky juga melaporkan urgensi pembangunan jalan alternatif tersebut seiring pertumbuhan kawasan hunian di wilayah Nipa-Nipa. Tercatat, sedikitnya empat klaster perumahan sedang dibangun dengan total sekitar 600 unit rumah.
Ia menambahkan, secara perencanaan, akses jalan alternatif telah masukdalam data perencanaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta dokumen AMDAL kawasan, sehingga secara legal memiliki dasar yang kuat untuk direalisasikan.
“Kami sudah menyampaikan rencana ini di BBWS Pompengan dihadiri Dinas PU dan Dinas Tata Ruang. Mereka (pihak BBWS Pompengan) akan melihat detail sinkronisasi tapi pada dasarnya mereka mendukung,” pungkasnya.
Rapat monitoring turut dihadiri oleh Chief Executive Officer (CEO) Kalla Land & Property, Ricky Theodores, Asisten 2 Pembangunan dan Perekonomian Pemerintah Kota Makassar, Zainal Ibrahim, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir.
Pada rapat tersebut, Wali Kota. Makassar, Munafri meminta untuk memastikan proyek tersebut dapat segera rampung dan memberi dampak langsung bagi masyarakat dalam mengurai kemacetan di Jalan Antang Raya.
Wali Kota yang akrab disapa Appi ini juga menekankan agar kendala di lapangan, terutama terkait pembebasan lahan, segera disampaikan secara terbuka kepada pemerintah kota agar dapat difasilitasi.
“Disampaikan saja apa yang menjadi persoalannya, apa yang dibutuhkan. Pemerintah siap support untuk percepatan,” ujarnya.
Appi menambahkan, setelah proses penyerahan lahan dilakukan, Pemerintah Kota Makassar siap langsung melakukan pengerjaan fisik jalan, termasuk pengaspalan.
“Yang penting sudah diserahkan ke Pemkot, kita langsung masuk. Ini penting sekali, karena kalau tembus, akses di sana akan jauh lebih nyaman,” katanya.
Selain fokus pada infrastruktur jalan, Appi juga mengingatkan agar pihak Kalla Land & Property selaku pengembang memperhatikan aspek tata ruang, termasuk penyediaan lahan ruang terbuka hijau (RTH).
“RTH, supaya jangan semuanya lagi langsung jadi ruko lagi semua samping,” tambahnya. (*)
